Muslim Uighur, Provinsi Xinjiang, Cina

XINJIANG (Arrahmah.com) – Pemerintah lokal Xinjiang kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak adil dan ‘tidak menghormati hak asasi manusia’ terhadap muslim Uighur. Mereka (muslim Uighur) diancam akan dikeluarkan dari pekerjaannya jika diketahui tidak makan pada jam makan siang.

Itu merupakan bagian dari kampanye pemerintah lokal Xinjiang untuk memaksa muslim Uighur berhenti melakukan ritual keagamaannya selama bulan suci Ramadhan.

“Makan siang, teh, dan kopi gratis – yang oleh pemerintah disebut sebagai ‘Perhatian dari Pemerintah’ atau ‘Tunjangan Hidup’ – diberikan di departemen-departemen pemerintah dan perusahaan-perusahaan. Namun sebenarnya itu adalah taktik untuk mengetahui siapa yang menjalankan puasa,” ujar Dilxat Raxit, juru bicara Kongres Uighur Dunia.

Para pemilik restoran Muslim dipaksa menandatangani sebuah dokumen yang menyatakan bahwa restoran akan tetap buka dan menjual minuman beralkohol selama bulan Ramadhan, jika tidak ijin usahanya akan dicabut.

Muslim Uighur yang ditahan dalam kerusuhan bulan Juli di Urumqi juga dilarang menjalankan puasa, mereka yang tetap  berpuasa akan dipaksa menelan makanan dan minuman sambil menerima hinaan karena perlawanan mereka.

Para imam masjid dipaksa untuk berceramah kepada yang lain bahwa puasa adalah ‘aktivitas feodal’ dan berbahaya bagi kesehatan. Jika tidak, sertifikasi relijius mereka akan dicabut.

Ketika ditanya mengenai kunjungan pemimpin Partai Komunis China, Hu Jintao, baru-baru ini ke Xinjiang, Dilxat mengatakan, “Situasi Xinjiang belum kembali normal. Bukannya meminta penduduk lokal Han untuk menghormati agama dan budaya orang-orang Uighur, Hu mendorong penggunaan kekuatan militer untuk menekan dan kemudian membatasi kebebasan relijius kami. Rezim Komunis seringkali berbicara tentang ‘memelihara stabilitas’, tapi apa yang mereka lakukan selalu berbeda dengan apa yang mereka katakan. Sebenarnya merekalah yang menghancurkan stabilitas.”

Saat dimintai keterangan seputar kebijakan tersebut, Komisi Urusan Etnis Negara Bagian Partai Komunis Cina tidak mau memberi keterangan sedikit pun mengenai masalah itu. Komisi tersebut malah memberikan dua nomor telepon di Xinjiang yang katanya dapat dihubungi oleh wartawan untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, kedua nomor itu selalu sibuk ketika dihubungi, dan ketika wartawan mengontak lagi Komisi Urusan Etnis Negara Bagian, sambungan telepon pun selalu diputus. (althaf/tet/arrahmah.com)